Pendidikan Madura dan Tragedi Maskulinitas

Bagikan konten:

Pada mulanya, saya prihatin sekaligus bersedih kala mengingat berita yang sempat gempar beberapa tahun lalu (Kompas.com). Sekali waktu, untuk mengalihkan topik pembicaraan, sengaja saya menanyakan tanggapan kawan yang berasal dari Madura tentang penganiayaan tersebut. Namun, tentu menjadi riskan saat ia mengatakan, “Itu bukan hal baru di Madura, kerabat saya juga pernah dianiaya oleh muridnya hingga terluka parah. Ya, meski tidak sampai terbunuh.”

Terlepas dari musabab yang berimplikasi pada tragedi tersebut, jika menengok Madura dalam konteks sosial-budaya, masyarakat Madura menjadikan empat figur (Buppa’, Babbu’, Guruh, Ratoh) sebagai tokoh yang harus ditaati dan dihormati. Akan tetapi, menengok kembali realitas yang saya sebutkan di muka, secara hipotesis, hal ini mengindikasikan masyarakat Madura tidak lagi memercayai dinamika pendidikan saat ini.

Jika membandingkan, dinamika pendidikan di masa lalu dengan dinamika pendidikan saat ini, pendidikan saat ini lebih maju, paling tidak dalam hal fasilitas. Namun, dalam hal yang bersifat primordial, yakni kepercayaan terhadap guru, kian lalu menjadi sesuatu yang semakin dikesampingkan.

Seringnya wali murid menuntut lembaga pendidikan ke ranah pengadilan atas tuduhan kekerasan, merupakan manifestasi ketidakpercayaan masyarakat. Padahal, sebenarnya adalah pendisiplinan yang disalahpahami.  Dan keadaan seperti ini—barangkali tidak seperti di daerah lain—hanya akan memperkeruh dinamika pendidikan dan hanya merusak tatanan sosial masyarakat Madura.

Timbulnya rasa ketidakpercayaan, kekecewaan, ketidakpuasan dan berbagai macam diksi lain yang mengisyaratkan pada emosi tersebut, terima atau tidak, emosi demikian menjadi asal mula kekerasan ataucarok di Madura.

Dalam konteks sejarah modern, misalnya, Huub De Jonge menjelaskan secara rinci situasi dan kondisi masyarakat Madura setelah pemberontakannya terhadap kerajaan Mataram. Pada masa itu, raja-raja Madura secara politik diberi hak dan wewenang untuk mengelola secara mandiri daerah kekuasaannya. Sedangkan segala urusan di luar wilayah kerajaan tetap dipegang oleh VOC.

Akan tetapi, di tanah gersang yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, wewenang tersebut kemudian menjadi kesewenang-wenangan kerajaan Madura untuk menerapkan kerja paksa dan pemungutan pajak berupa hasil panen atau emas. Pada puncaknya, ketidakpercayaan masyarakat berimplikasi pada pengabaian peraturan dan norma yang berlaku. Singkatnya, kesewenang-wenangan otoritas kerajaan kepada rakyat saat itu, menjadi tanggal lahir tindak kekerasan di Madura.

Suka atau tidak, di antara keempat figur hirarkial yang diberikan hak untuk dihormati dan ditaati oleh masyarakat, figur Ratoh atau Pemerintah telah kehilangan haknya sejak lama. Dan posisi ini kemudian beralih tangan kepada Belater, seorang jagoan. Tegasnya, “kewibawaan” seorang jago selalu melebihi kewibawaan pemimpin formal, katakanlah seorang camat. (A. Latief Wijaya, 2006: 77-86)

Lalu, kaitannya dengan ketidakpercayaan masyarakat pada pendidikan, yang terburuk adalah ketika pendidikan semakin jauh dari tujuan mulianya; mencerdaskan bangsa. Dan lembaga-lembaga pendidikan hanya menjadi lahan untuk unjuk maskulinitas. Ini adalah mimpi buruk, karena relasi sosial antara murid dan guru tidak lebih hanya sekadar komedi.

Jikalau memang demikian, baik guru ataupun murid akan sama-sama menunjukkan wibawa, kapasitas atau harga dirinya. Seorang guru menegur murid untuk menunjukkan kapasitas dirinya, dan murid akan menetapkan batasannya. Jika sang murid merasa ia telah dicederai harga dirinya, ia akan melawan sang guru.

Maka dalam hal ini, jargon Ango’ah poteah tolang katèmbhèng pote matah (lebih baik putih tulang daripada putih mata) adalah jargon paling naif jika digunakan oleh murid sebagai legalitas melawan guru. Sekalipun perlawanan itu tidak bernuansa penganiayaan atau pembunuhan, hal ini jelas mengindikasikan terancamnya figur guru untuk terhapus dari daftar figur yang harus dihormati.

Harga diri, barang tentu menjadi musabab utama dalam ihwal kekerasan di Madura. Dan setiap pelecehan terhadap harga diri seseorang, secara sederhana dapat digambarkan bahwa ia tidak mengakui kapasitas, peran dan status orang yang lain dalam struktur sosial.

Tentu tanpa menafikan maraknya media memberitakan tindak asusila seorang guru terhadap murid. Hal ini jika dilihat secara kritis, banyak juga guru-guru yang tidak memenuhi kapasitasnya. Sehingga, dalam relasi sosial ini, seorang murid tidak mengakui peran dan status guru dalam struktur sosial.

Paling tidak, pengakuan, menjadi sangat penting dalam ruang lingkup sosial Madura. Dan saya tidak sedang membahas tutorial menjadi guru. Akan tetapi, beralihnya figur Ratoh atau pemerintah kepada figur Belater, senang atau tidak, guru harus siap bersanding dengan belater sebagai tokoh yang sama-sama diberi hak untuk dihormati.

Pada tataran ini, bagaimanakah seharusnya figur guru di Madura? Jika penggunaan kekerasan dalam pendidikan menjadi satu-satunya jalan memperoleh hak untuk dihormati, selain semakin mempertegas figur guru saat ini tidak memenuhi kapasitasnya, hal ini adalah tragedi dalam pendidikan kita.

Facebook Comments
Bagikan konten: