Antara Neoliberalisme dan Ekonomi Syariah; Membaca Price Gouging di Masa Pandemi

Bagikan konten:

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan pernyataan Grand Imam Ahmed el-Tayeb, Ketua Muslim Council of Elders dan Syekh Al-Azhar Asy-Syarif dalam season ke dua program keagamaan berjudul “Al-Imam At-Thoyyib” yang tayang pada hari kedua bulan ramadan 1441 H. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan:

“…dari sisi lain kita menemukan bahwa Islam telah benar-benar memberikan hak kepada negara dalam melakukan intervensi secara langsung untuk menghadapi krisis monopoli yang merugikan masyarakat dan memaksa para pedagang untuk memberikan harga yang ideal, karena kemaslahatan mereka (masyarakat) tidak dapat dicapai kecuali dengan hal tersebut.”

Kemudian, masih berdasarkan penuturan Grand Imam:

“…dalam keadaan ini syariat memberikan hak secara utuh kepada negara untuk melakukan intervensi secara langsung dalam membatasi harga, demi menjaga hak-hak konsumen secara umum. Dan monopoli harga dengan berbagai ragamnya, diharamkan dalam syariat Islam. Tanpa adanya perbedaan, baik monopoli bahan makan manusia maupun hewan.”

Kita semua, tanpa terkecuali, merasakan langsung dampak dari pandemi Covid-19 ini. Terutama dalam bidang ekonomi. Harga-harga melambung, produksi industri melambat, alih-alih saling menguatkan satu sama lain, justru praktik Price Gouging malah merajalela. Dan makin menambah kesulitan kita bersama.

Dari dua pernyataan Grand Imam di atas, kita melihat bagaimana Syariah menyoroti persoalan price gouging. Setidaknya, memberikan sedikit jawaban atas persoalan kita hari ini. Namun terlepas dari hal tersebut, justru ada dua hal menarik yang berhasil saya tangkap dari peryataan beliau di atas. Pertama, Fikih mendapatkan momentumnya. Realitas lapangan yang dihadapi secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat dari gelombang monopoli yang terjadi di seluruh negara terdampak Covid-19 ini, membangun kesadaran kolektif umat Islam akan kebutuhan terhadap rambu-rambu agama.

Praktik monopoli yang mungkin semula hanya disadari oleh pihak-pihak tertentu saja, kini disadari juga oleh komunal. ‘Oh, ternyata begini, ya’. ‘Oh, ternyata hukumnya sudah jelas dalam syariat Islam. Sehingga, peran agama tidak hanya dirasakan dalam aspek spiritual saja tapi juga mewujud dalam bentuk sosial. Dan Fikih, sebagai bentuk paling praktis dari syariat menjadi sangat relevan dalam memberikan solusi terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kedua, secara eksplisit Grand Imam sama sekali tidak menyebutkan bahwa mazhab ekonomi Neoliberal, yang mendasari sistem perekonomian Kapitalisme, adalah kebalikan dari konsep ekonomi syariah. Namun, apa yang disampaikan oleh beliau justru menegaskan ‘keberseberangan’ antara keduanya.

Islam memberikan legalitas kepada negara untuk menangani bahkan mengintervensi secara langsung pelonjakan harga pasar (price gouging). Sementara, Neoliberalisme sama sekali tidak menghendaki adanya campur tangan negara dalam pasar bebas. Lebih radikal lagi, seperti yang lumrah diketahui, Neoliberalisme menganggap bahwa Negara lah biang kemunduran ekonomi.

Meskipun Neoliberalisme adalah aliran yang sangat berpengaruh dalam sistem perekonomian dunia, namun cara pandang dan proyeksinya terhadap kehidupan, hanya dipahami dengan menggunakan konsep dan tolak-ukur ekonomi. Akibatnya, masyarakat menengah ke bawah terlempar keluar dari pasar. Dan kesejahteraan menjadi tidak merata.

Bagi mereka, motif ekonomi menjadi pendorong manusia untuk bertindak sehingga semuanya dikaji berdasarkan hubungan untung-rugi. Maka sederhananya, praktik price gouging adalah legal dalam perspektif Neoliberalisme.

Sementara dalam kacamata ekonomi syariah, dari arah mana pun, praktik price gouging tidak dapat dibenarkan dan masuk dalam kategori haram.

Price gouging yang dalam bahasa arab memiliki padanan makna dengan ihtikar, mendapatkan penolakan keras dari teks al-Quran maupun Hadis. Dalam al-Quran, misalnya, disebutkan dalam surat  An-nisa’: 29, untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Dan Hadis yang berbunyi: ‘Tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa’. Konsekuensi ini juga tidak hanya dialamatkan kepada penimbun bahan makan saja, melainkan pada penimbun segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi di masa pandemi, hukum dari praktik price gouging tidak hanya haram, bahkan sangat haram!

Tanpa harus menghadirkan contoh kasus, saya yakin praktik semacam ini tentu sudah lumrah diketahui. Dan mungkin anda juga adalah satu dari sekian banyak korban price gouging di masa pandemi ini.

Kemudian, setelah Islam memberikan hukum yang jelas terhadap fenomena ini, lantas apa solusi yang ditawarkan?

Dalam ceramahnya, Grand Imam Ahmed el-Tayeb, menuturkan kisah tentang seseorang yang mengadu kepada Khalifah Umar bin Khatab akan mahalnya harga daging. Ia pun berkata: ‘Murahkan harganya!’ Mendengar jawaban Sayyidina Umar, orang itu kembali bertanya: ‘Bagaimana kami menjadikannya murah, sedang barangnya tidak ada di tangan kami?’ Sang Khalifah pun menjawab: ‘Tinggalkanlah daging itu kepada mereka.’ Benar saja, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dapat diterima dan diikuti sebagai solusi untuk menurunkan harga pasar. Logikanya, kurangnya daya beli dengan banyaknya ketersediaan barang akan menekan harga jual menjadi lebih murah.

Adapun cara kedua, tentu dengan mengindari pemusatan produksi dan pembelian dari satu industri tertentu. Pemusatan produksi ataupun pembelian hanya akan mendorong pelonjakkan harga. Karenanya, syariat Islam sangat mendorong pemerataan yang berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun, dalam hal ini, Neoliberalisme juga berkeyakinan bahwa tingginya harga pasar dapat mendorong kemajuan ekonomi. Dalam artian, persaingan harga justru menumbuhkan industri-industri baru yang menciptakan produk tandingan. Secara otomatis, kualitas barang akan semakin ditingkatkan. Maka dengan banyaknya pilihan produk, secara tidak langsung, konsumen adalah pihak yang paling diuntungkan.

Pada akhirnya, tentu saja masing-masing dari ekonomi syariah dan mazhab Neoliberal memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di satu sisi, Neoliberalisme absen dalam upaya pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Namun di sisi lain, konsep ekonomi syariah, juga pada praktiknya belum bisa dirasakan secara menyeluruh.

Akan tetapi, di masa krisis akibat pandemi global ini, seyogyanya kemanusiaan dan kesejahteraanlah yang diutamakan melebihi profit dan hitungan untung-rugi belaka. Atau, jangan-jangan, tidak ada lagi kemanusiaan ketika kita membicarakan untung dan rugi(?)

Facebook Comments
Bagikan konten: