Urgensitas Naskh dalam Harmonisasi Hukum

Bagikan konten:

Kenapa harus ada naskh-mansukh dalam syariat Islam? Lebih spesifiknya, mengapa ada pembahasan naskh-mansukh dalam Usul Fikih? Sebelum itu: apakah setiap yang tidak bisa diharmonisasi harus diubah dengan yang lain? Kira-kira dari pertanyaan semacam inilah, tulisan ini bermula. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas sangat mudah dijawab jika berada dalam konteks undang-undang kemanusiaan, semisal UUD 1945. Namun, bagaimana dalam konteks syariat?

Dalam undang-undang kemanusiaan, kita mengenal amandemen yang bermakna to amend atau to make better. Akan tetapi pemaknaan amandemen dalam UUD 1945 berbeda dengan makna asalnya, amandemen UUD 1945 tidak sampai mengubah dasar negara—baik dalam Pancasila, bentuk negara kesatuan maupun bentuk pemerintahan presidensil. Amandemen UUD 1945 sekadar menyempurnakan, memperbaiki dan melakukan koreksi.

Seperti dalam amandemen keempat, bab XIII pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan, yang semula berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” menjadi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” dan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Dari amandemen di atas, apakah yang berubah hanya sekadar pengembangan diksi? Apakah amandemen sesederhana itu? Tentu jawabannya, tidak. Amandemen harus melalui tahapan yang tidak mudah, proses yang tidak sederhana bahkan perdebatan yang sangat panjang. Sebagaimana amandemen UUD 1945 kelima yang masih berupa wacana untuk menghidupkan GBHN kembali dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Wacana ini masih menghadapi pro-kontra masyarakat mulai dari akademisi sampai pakar hukum negara. Sangat rumit, bukan? Meski demikian, ruang lingkup UUD 1945 masih rumusan sekelompok orang, sehingga kemungkinan besar sangat perlu diubah dan direvisi.

Jika kita mengenal amandemen dalam kamus undang-undang negara, maka secara tidak langsung, kita mengenal naskh-mansukh dalam syariat Islam atau lebih spesifiknya dalam Usul Fikih. Frasa naskh-mansukh sudah dikenal sejak di tangan founding father Usul Fikih, Imam Syafii dengan magnum opus-nya, Al-Risalah. Di sana, pembahasan Naskh termasuk dalam pembahasan ‘bayân al-hukm’ bukan dalam ‘ilghâ’al-hukm’.

Di titik ini, dapat kita simpulkan beberapa hal: Pertama, bahwa naskh berbeda takhsîs. Dalam uraian tentang naskh dijelaskan bahwa ia memiliki dua komponen: nasikh (yang mengubah) dan mansukh (yang diubah). Keduanya tidak terikat dengan waktu, namun yang perlu ditekankan yaitu keberadaan nasikh itu setelah mansukh. Kedua, naskh sama sekali tidak mengindikasikan bahwa teks yang ada, sudah tidak berlaku dan sia-sia. Karena—seperti yang disampaikan Ibnu Hazm, naskh berfungsi sebagai media informasi dalam penetapan masa akhir dalam sebuah hukum. Tentunya, ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sehingga naskh memiliki makna memperbaiki hukum yang telah ada dengan hukum baru.

Dalam harmonisasi teks al-Quran yang paradoksal secara tekstual, minimal ada empat metodologi yang perlu dilalui: Pertama, takhsîs. Yakni teks yang umum dispesifikasi oleh teks yang lebih khusus. Dengan artian, teks yang memiliki cakupan luas diperkecil dengan yang lebih sempit hingga paradoksal dalam teks tersebut bisa diharmonisasi. Jika metodologi ini belum bisa mengharmonisasikan, maka menggunakan metodologi kedua, metodologi ta’wîl. Sebuah metodologi yang digunakan ketika salah satu teks sesuai dengan syariat, namun teks yang lain kontradiksi dengan syariat. Jika metodologi ini dirasa gagal, maka dengan mempertimbangkan teks yang lebih tinggi dari segi sanad. Apabila masih terjadi paradoksal, maka memakai metodologi terakhir, naskh.

Sebagai metodologi terakhir, naskh mempunyai corak yang berbeda dengan yang lain. Setidaknya ada tiga corak yang disebutkan Imam Syirazi dalam al-Luma’-nya. Pertama, naskh secara ‘teks’ namun tidak secara ‘hukum’. Contohnya adalah teks al-Quran tentang hukuman rajm, hukuman berupa melemparkan batu bagi pelaku seksual. Secara tekstual, keterangan tentang hukuman tersebut tidak ditemukan keberadaannya, namun secara hukum, masih ada dan berlaku. Sehingga dari corak pertama ini, timbul sebuah implikasi sebagai konsekuensi bahwa suatu hukum boleh di-mansukh (diubah) tanpa adanya pengganti, semisal hukum iddah yang lebih dari empat bulan sepuluh hari. Corak pertama ini masih menjadi lahan basah yang terus diperdebatkan oleh kalangan Ushûlîyûn. Alasan mendasarnya karena sebuah hukum itu posisinya setelah keberadaan teks, artinya, ‘keberadaan sebuah hukum’ itu sangat erat kaitannya dengan ‘keberadaan teks’ yang menjadi fondasinya, sebuah hukum berdiri di atas teks (nash).

Corak kedua, naskh secara hukum bukan secara tekstual. Seperti teks al-Quran tentang hukum iddah, yang semula iddah selama setahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Teks tersebut masih tercantum dalam al-Quran secara jelas namun secara hukum, ia sudah tidak diaplikasikan lagi. Corak kedua ini juga masih diperdebatkan oleh kalangan Ushûlîyûn dengan mengajukan pertanyaan: apakah bisa dibenarkan keberadaan sebuah dalil tanpa madlûl-nya, keberadaan suatu lafadz tanpa tujuan adanya. Ketiga, naskh secara tekstual dan hukumnya. Corak ketiga ini banyak ditemukan diberbagai corak naskh sebagai metodologi.

Naskh sebagai metodologi terakhir dalam harmonisasi hukum memiliki ranah yang bisa dijangkau sekaligus ranah yang tidak bisa dijangkau. Saya tidak mencoba masuk ke ranah yang bisa dijangkau oleh naskh, karena ranah tersebut terlalu banyak dan membutuhkan ruang yang sangat luas. Saya akan menilik ranah yang tidak bisa dijangkau oleh naskh. Sebenarnya ranah ini merupakan ranah yang bersifat substansial, semisal ijmak. Ijmak yang merupakan ‘kesepakatan hukum setelah masa Nabi Muhammad’, tidak bisa di-mansukh. Artinya, hukum-hukum yang bersumber dari ijmak tidak bisa diubah atau diganti dengan yang lain. Jika kita gambarkan, ijmak merupakan sebuah pohon yang memiliki akar kuat. Sehingga ketika kita ingin menebang pohon tersebut, maka (minimal) kita harus memulai dari akarnya. Karena apabila hanya sekadar menebang batang, beberapa waktu kemudian ia akan kembali seperti semula.

Begitu pula, dengan qiyâs (analogi). Konsep analogi sebagai sumber hukum, bisa diibaratkan dengan induk hewan dan anaknya. Induk hewan merupakan asal atau maqîs alaih. Sedangkan anaknya adalah far’ atau maqîs. Dengan artian, kita tidak bisa mengubah atau mengganti hukum far’ kecuali dengan mengubah hukum asal. Dengan demikian, konsep analogi bukan ranah yang disentuh naskh.

Walhasil, dengan menelusuri beberapa aspek naskh-mansukh, kita bisa menyepakati urgensitas metodologi naskh dalam harmonisasi hukum. Urgensitas ini, bisa ditilik (minimal) dari dua hal: Pertama, Islam sebagai agama yang komprehensif, pasti memiliki rambu-rambu yang menjadi komponen penting di dalamnya. Rambu-rambu dalam Islam (syariat Islam) merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, sedangkan hamba sendiri itu plural. Akibatnya, hukum yang menempel pada seseorang itu belum tentu sesuai jika disematkan kepada yang lain. Sehingga naskh (mengubah) merupakan metodologi yang tak terelakkan.

Kedua, Nabi Muhammad sebagai rasul, diutus oleh Allah kepada kaum yang tidak memiliki agama, mereka tidak mempunyai aturan, rambu dan undang-undang. Jika rambu-rambu Islam (syariat Islam) dibebankan secara langsung dalam satu waktu, maka—bisa dipastikan—mereka tidak akan mampu dalam menjalankan. Sehingga kita mengenal istilah tadrîj dalam sejarah syariat Islam.

Facebook Comments
Bagikan konten: