Mengangankan Independensi Fatwa Indonesia

Bagikan konten:

Dalam al-Ihkâm fî Tamyîz al-Fatâwâ ‘an al-Ahkâm, Imam Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarrafi (w. 684 H) menuturkan beberapa pertanyaan; jika konteks realitas terus mengalami perubahan, bagaimana nasib sebuah hukum yang telah ada? Apakah perubahan konteks realitas di atas langsung mengindikasi hukum Islam yang telah ada dalam literatur-literatur fikih sudah tidak relevan lagi? Atau yang lebih radikal, apakah perubahan konteks realitas ini telah membuka ruang bagi muqallid (bukan mujtahid) untuk mengubah hasil ijtihad para mujtahid?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Imam Al-Qarrafi kemudian memberikan tanggapan: hukum-aplikatif yang bersandar kepada konteks realitas (yang terus berubah), sudah selayaknya mengikuti perubahan konteks realitas tersebut. Namun demikian, hal ini bukan berarti langsung menciptakan ruang bagi para mukalid untuk memiliki otoritas legal dalam mengubah hukum-hukum yang telah ada dalam literatur fikih.

Dari ulasan di atas, setidaknya para pelajar hukum Islam bisa sepakat, bahwa konteks pertanyaan dan tanggapan Imam Qarafi saat itu adalah fikih dan fatwa. Dalam membincang fikih dan fatwa, terdapat satu poin penting yang tidak boleh kita lewatkan, utamanya setelah melakukan pembacaan fatwa secara genealogis (sebagaimana sudah saya tuangkan dalam artikel saya sebelumnya: Genealogi Fatwa dan Dinamika Sosial-Agama). Poin penting tersebut adalah metodologi fatwa. Metodologi yang saya maksud di sini adalah metodologi fatwa dalam sebuah instansi yang sudah matang secara teoretis (epistemik) dan aplikatif, sebut saja Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah, misalnya.

Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah menetapkan empat langkah metodologis yang mesti ditempuh oleh seorang mufti. Pertama, deskripsi masalah. Di tahap ini, seorang mufti dituntut untuk mampu memahami dan menguraikan persoalan yang muncul. Dalam artian, ia dituntut mampu memberikan sederet keterangan detail mengenai sebuah permasalahan, yang sekiranya keterangan tersebut tidak akan menimbulkan pertanyaan semacam ‘bagaimana’ dan ‘seperti apa’ lagi. Kedua, mengharmonisasi permasalahan yang ada dengan hukum fikih. Harmonisasi di sini berfokus pada kemampuan seorang mufti dalam mengklasifikasi persoalan baru dengan bab-bab fikih yang telah ada. Apriori saya, harmonisasi inilah yang menjadi poin paling krusial. Karena saat melakukan harmonisasi, sisi integral teks dan konteks bisa kita lihat dengan gamblang. Ketiga, mulai memperkirakan hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah mengeluarkan fatwa.

Jika kita mengamati fatwa di Indonesia dan membandingkannya dengan langkah metodologi di atas, tentu akan muncul beberapa pertanyaan, seperti sejauh manakah prosesi fatwa di Indonesia saat ini? Atau mampukah Indonesia beranjak dari ijtihad kolektif menuju ijtihad individual? Untuk menjawab pertanyaan itu, izinkan saya melanjutkan pembahasan, atau setidaknya berusaha mempertanggungjawabkan pertanyaan tersebut.

Apabila kita mengkomparasikan teknis perumusan fatwa di Indonesia dengan rumusan metodologis Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah, kita akan menemukan, bahwa sebenarnya salah satu instansi fatwa di Indonesia sudah menerapkan metodologi yang sama dengan metodologi di atas. Misalnya BM di kalangan pesantren NU. Dalam prosesnya, BM sudah mengimplementasikan kerangka teoretis-metodologis penggalian hukum sebagaimana yang diterapkan Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah. Secara detail, proses verifikasi dalil dari hukum fikih, analogi teks dan konteks, aktualisasi mashlahah dan teori-teori yang lain sudah dipertimbangkan secara matang. Perbedaannya, praktik BM di Indonesia dilaksanakan dengan sistem diskusi, ia melibatkan banyak orang yang kompeten dalam bidangnya. Biasanya, ada klasifikasi yang disesuaikan dengan level kemampuan peserta BM. Setiap peserta berhak menentukan teman satu kelompok, untuk akhirnya mencari ibarah, memverifikasi dalil dari hukum dan seterusnya.

Setelah mengamati prosesi di atas, asumsi saya, penerapan ijtihad kolektif di Indonesia masih terus berlangsung karena mungkin didasari dengan rasa ‘mencukupkan diri’ atas sistem mapan yang telah dibangun oleh BM. Oleh sebab itu, masih cukup sulit untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menuju ijtihad individual. BM di pondok pesantren telah mengejawantah sebagai ‘sekolah fatwa’ di Mesir. Hanya saja, sekali lagi, pelatihan penggalian hukum di BM dilakukan secara kolektif, berbeda dengan Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah Mesir yang melatih para calon muftinya secara individual.

Sebagian orang mungkin juga berasumsi, bahwa kondisi sosio-kultural masyarakat Mesir berbeda dengan masyarakat Indonesia. Sehingga hal inilah yang menyebabkan perbedaan wujud lembaga fatwa yang ada di masing-masing negara. Perbedaan ini bisa dilihat dari masyarakat Mesir yang mengikuti empat mazhab secara merata: mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali, sehingga eksistensi seorang mufti adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mufti di Mesir harus ada, agar solusi persoalan bisa diterapkan oleh masyarakat secara menyeluruh dalam bingkai lintas mazhab. Sedangkan di Indonesia, mayoritas bermazhab Syafii, oleh karenanya, keberadaan seorang mufti secara individual sering dianggap tidak menjadi hal yang urgen.

Terkait asumsi di atas, saya mengamini jika eksistensi mufti di Mesir memang sangat urgen. Tapi dengan konteks keindonesiaan yang mayoritas bermazhab Syafii, saya kira keberadaan seorang mufti juga tidak kalah urgennya. Bahkan idealnya, ia memang harus ada. Tesis sederhana saya, jika mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafii, bukankah seharusnya aktivitas fatwa justru bisa dilakukan dua arah: ijtihad kolektif dan ijtihad individual? Atau jika ingin dicukupkan, bukankah harusnya cukup dengan ijtihad individual saja?

Di titik inilah, timbul pertanyaan besar dalam benak saya: jika tesis di atas benar, siapakah yang kemudian memiliki otoritas untuk menyiapkan seorang mufti?

Jika kita menilik kondisi sosial-masyarakat Mesir, ada instansi besar di luar naungan negara yang memiliki otoritas untuk menyiapkan seorang mufti, yaitu Al-Azhar. Dalam arti, keberadaan Al-Azhar dengan Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah-nya, adalah pintu utama eksistensi seorang mufti. Persoalan agama dan negara memiliki ruang lingkupnya masing-masing, meskipun dikotomi ini tidak sampai ke arah sekuler. Persoalan agama di Mesir berada di bawah koridor Al-Azhar, sedangkan persoalan negaranya di bawah pemerintahan negara secara resmi. Sedangkan di Indonesia, persoalan agama dan negara sama-sama berada di bawah naungan negara.

Berpijak dari sini, barangkali masyarakat Indonesia telah merasa puas dengan hanya mendikotomikan dua hal. Ijtihad individual yang telah diwakili seorang hakim yang bergerak di ranah hukum-keluarga-Islam dan ijtihad kolektif yang telah dilaksanakan melalui sebuah lembaga fatwa. Kedua-duanya telah ada dan aktif di bawah naungan negara. Atau mungkin bukan merasa puas, melainkan (kecenderungan ijtihad kolektif ini) hanya didasari oleh sifat kehati-hatian. Sehingga ketika memperbincangkan persoalan agama, maka yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana hasil BM, MUI dan Majelis Tarjih, bukan pertimbangan perseorangan. Jika benar alasan terakhir ini yang menjadi sebab, saya rasa itu cukup bagus, meskipun, kita juga tidak boleh selamanya jalan di tempat dengan hanya mengandalkan dan menunggu hasil diskusi instansi-instansi tersebut. Karena ketiga instansi tersebut boleh jadi masih jauh dari kata ‘matang’ secara epistemik. Saya rasa sudah saatnya Indonesia beranjak dari yang semula sistem musyawarah-kolektif menuju independensi, dari lembaga fatwa menjadi seorang mufti, dari ijtihad kolektif menuju ijtihad individual.

Saya mulai mengangankan, jika perumusan fatwa di Indonesia benar-benar mampu mengacu standar Dâr al-Iftâ’ al-Misriyyah, maka suatu saat, Indonesia mungkin akan memiliki instansi fatwa yang matang secara epistemik dan aplikatif. Atau sebelum itu, mungkin akan ada ‘sekolah fatwa Indonesia’ terlebih dahulu. Bahkan mungkin sebelumnya lagi, akan ada madrasah fikih dan usul fikih baru yang dirumuskan setelah mengawini sosio-kultural bangsa Indonesia, sebagai langkah awal formulasi fatwa Indonesia.

 

 

Facebook Comments
Bagikan konten:

Tinggalkan Balasan