Maqâshid al-Syarî’ah dalam Legislasi Islam

Bagikan konten:

Bukan hal yang aneh, jika masyarakat yang mayoritas muslim memperbincangkan ihwal agama di awal persoalan. Masyarakat yang saya maksud di sini adalah masyarakat yang secara spontan akan mempertanyakan suatu permasalahan menurut hukum Islam. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Pertanyaan semacam ‘apa hukumnya?’ dan ‘bagaimana menurut tinjauan fikih?’-disadari atau tidak- menjadi pertanyaan yang wajib disampaikan saat suatu persoalan terjadi. Apa dan bagaimana pun itu.

Yang aneh adalah ketika meyakini bahwa fikih adalah produk hukum yang final, kaku dan konservatif. Fikih dianggap kebenaran absolut yang tidak bisa diubah. Lebih aneh lagi, muncul sebuah pertanyaan polos: apabila maqâshid al-syarî’ah (sebagai usul fikih yang mengandung nilai-nilai syariat) baru ada setelah Bapak Maqashid, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi yang mencetuskannya di abad 8 H., apakah hal ini mengindikasi bahwa usul fikih (selama ini) belum menyentuh nilai tersebut? Mengapa belum ada integrasi dan sinergi sejak dulu? Seakan metodologi hukum Islam nihil nilai-nilai syariat.

Secara spontan, pertanyaan polos di atas akan terjawab dengan sederhana bahwa di era primordial diskursus keilmuan sudah berintegrasi dan bersinergi. Membincang fikih, secara tidak langsung juga membincang usul fikih dan maqâshid al-syarî’ah. Membicarakan maqâshid al-syarî’ah sama halnya dengan membicarakan keduanya, begitu juga sebaliknya. Saya mempercayai hal itu. Atau juga terjawab dengan mengamini pernyataan Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun’im yang menjadikan maqâshid al-syarî’ah sebagai metodologi baru usul fikih, bersanding dengan Madrasah al-Syâfi’iyyah, Madrasah al-Hanafiyyah dan Madrasah al-Mutaakhirîn. Dan lagi-lagi, saya juga mempercayainya. Meski begitu, saya baru merasa puas dengan dikotomi Dr. Ali Hasballah yang mengatakan, basis syariat Islam adalah pertama, aturan yang ditetapkan syâri’ dan yang kedua, nilai-nilai yang dituju.

Apabila syariat Islam adalah sederet aturan yang tertuang dalam sebuah teks, maka makna dari teks tersebut adalah nilainya. Jika sebuah teks adalah bagian terluar dari legislasi maka sebaliknya, makna tersirat adalah bagian paling dalam legislasi. Makna hadir sebagai interpretasi dari teks tertentu dan sebuah teks adalah perwujudan makna. Keduanya mustahil dipisahkan. Contoh sederhananya, apabila nilai yang dibawa syâri’ itu berasaskan kemudahan (taysîr), maka aturan yang muncul juga demikian. Sebaliknya, jika aturan yang hadir itu tidak berlandasan kemudahan, maka perlu ada evaluasi dari sang interpreter teks (mujtahid). Begitulah kira-kira basis syariat perspektif Dr. Ali Hasballah.

Ambil contoh semisal begini. Suatu hari turun hujan deras di Mekkah saat memasuki waktu salat magrib. Hujan tersebut mengakibatkan banjir di area sekitar masjid. Kemudian salah seorang imam mengintruksikan untuk jamak salat magrib dan isya karena mengikuti sunah Nabi. Namun tiba-tiba, ada seorang imam lain yang menyatakan bahwa salat tersebut tidak sah karena konteksnya berbeda. Kala itu (zaman Nabi), serba sulit; jalanan belum diaspal, kendaraan belum ada, sehingga jalan menuju masjid pun penuh rintangan. Oleh karena itu, maka Nabi melakukan salat jamak. Sedangkan hari ini semuanya serba mudah sehingga salat jamak yang telah dilakukan itu tidak sah. Sontak jamaah heran sekaligus bingung dengan kejadian tersebut. Hingga akhirnya, solusi dari persoalan ini adalah pendapat imam pertama. Pendapatnya dianggap benar karena ia melihat persoalan dari illah al-tasyrî’ bukan hikmah al-tasyrî’. (lihat: Dr. Sya’ban Muhammad Ismail, Ushûl al-Fiqh Târîkhuhû wa Rijâluhû)

Ada alasan yang sangat mendasar mengapa dalam pengambilan hukum itu mempertimbangkan illah (ratio) bukan hikmah. Yaitu konsensus ulama bahwa eksistensi sebuah hukum itu ditentukan dari illah (al-hukm al-syar’îy yadûru ma’a illatihî wujûdan wa adaman). Sebuah illah itu menjadi pertimbangan hukum karena ia bersifat universal, mampu melintasi masa dan bisa menjadi standar hukum. Ia bersifat statis dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan hikmah yang terdapat dalam sebuah persoalan, belum tentu ada dalam persoalan yang lain. Ia terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks yang ada. Bagaimana mungkin standarisasi hukum mengacu pada hal yang terus berubah?

Dalam contoh kasus di atas, illah al-hukm adalah hujan lebat sedangkan hikmah-nya adalah kesulitan (masyaqqah). Sebuah kesulitan itu tidak bisa dijadikan standar. Kesulitan yang dialami seseorang belum tentu dinilai ‘sulit’ oleh yang lain. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kaidah usul fikih sendiri itu sudah mengakar pada nilai-nilai syariat (maqâshid al-syarî’ah).

Di titik ini, barangkali kita bisa memetakan bahwa pemilik teks (syâri’) sudah memiliki tujuan jauh sebelum maqâshid al-syarî’ah terbentuk menjadi disiplin keilmuan. Ia hadir bersamaan dengan teks agama. Tersirat dan tak kasat mata. Kemudian nilai-nilai tersebut dipahami oleh sang interpreter yang dituntut untuk memahaminya sesuai dengan keinginan syâri’. Sehingga mau tidak mau, ia harus menginterpretasikan teks agama senada dengan harapan pemiliknya. Artinya, selain kaidah usul fikih yang mengakar pada nilai-nilai syariat, juga ada sosok interpreter yang berlandaskan nilai tersebut. Jika ia tidak memahami maqâshid al-syarî’ah, maka hasil interpretasinya akan tidak sesuai harapan. Dan sampai saat ini, saya belum menemukan contoh real-nya. Sebab saya meyakini bahwa level ijtihad memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Pada akhirnya, integrasi dan sinergi antar disiplin keilmuan Islam itu sudah ada sejak dulu. Jauh sebelum ilmu itu diperbincangkan dan dikodifikasi, jauh sebelum diskursus keilmuan itu berdiri secara mandiri terlebih dalam legislasi Islam (al-tasyrî’ al-islâmîy). Sekian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Bagikan konten:

Tinggalkan Balasan