Genealogi Fatwa dan Dinamika Sosial-Agama

Bagikan konten:

Setiap ilmu memiliki instrumen pembentuknya masing-masing. Tak terkecuali legislasi Islam (al-Tasyrî’ al-Islâmîy). Instrumen dalam konteks legislasi ini bisa diartikan sebagai alat pembentuk hukum. Hal ini disebabkan karena beberapa hukum Islam tidak bisa diproduksi tanpa melalui instrumen tersebut. Oleh sebab itu, legislasi Islam dituntut memiliki satu (atau banyak) instrumen agar senantiasa kompatibel dalam waktu yang terus berubah. Agar terus relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk dalam instrumen legislasi Islam adalah fatwa.

Fatwa di abad 21 ini sudah matang dalam segi teoritis (epistemik) dan aplikatif (yang terwujud dalam instansi-instansi—baik yang sudah sangat mapan ataupun yang masih dikembangkan). Semisal di Mesir, kita mengenal Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah dan di Indonesia, kita menjumpai MUI (Majelis Ulama Indonesia), Bahts al-Masâil (di kalangan pesantren NU), dan Majelis Tarjih (di kalangan cendekiawan Muhammadiyah).

Sebelum membahas fatwa lebih jauh, saya akan menyampaikan perbedaan metodologi dari keempat instansi di atas. Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah di Mesir menggunakan metode ijtihad individual, di mana seorang mufti menjawab persoalan masyarakat dengan cara memberikan fatwa. Sedangkan MUI, Bahts al-Masâil dan Majelis Tarjih menggunakan metode ijtihad kolektif. Ijtihad yang dilakukan dengan cara berdiskusi-bersama untuk mencapai sebuah keputusan (fatwa) mufakat. Sehingga secara hakiki, yang saya maksud dari ‘matang secara teoritis dan aplikatif’ pada paragraf sebelumnya memang hanya terdapat di Dâr al-Iftâ’ al-Mishriyyah Mesir, bukan MUI, Bahts al-Masâil, maupun Majelis Tarjih. Karena ketiga instansi terakhir tersebut sebetulnya masih dalam tahap mengupayakan metode ijtihad kolektif dalam rangka pembentukan fatwa di Indonesia. Dan upaya tersebut belum mencapai kata ‘matang’.

Membincang fatwa secara genealogi, sama halnya dengan membincang sejarah legislasi Islam. Meski begitu, konsep fatwa (secara universal) sudah lebih dulu dikenal jauh sebelum Islam hadir; sejak Allah menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam AS. Dengan demikian perlu saya tegaskan, konsep fatwa di masa lalu tidak sama dengan konsep fatwa yang kita kenal hari ini. Di masa lalu, seseorang yang bertanya kepada orang lain dalam suatu permasalahan tertentu sudah bisa dikatakan meminta fatwa (istiftâ’). Tak heran jika kisah pertanyaan umat suatu nabi kepada nabinya di dalam al-Qur’an sering kali menggunakan derivasi dari kata ‘fatwa’. Semisal yang tertulis dalam QS. Yusuf: 41, tentang kisah dua orang tahanan yang bertanya takwil mimpi kepada Nabi Yusuf AS. di penjara, al-Qur’an menjelaskan: “Qudliya al-Amr al-Ladzî Fîhi Tastaftiyân.

Dari sini, timbul pertanyaan urgen; mengapa eksistensi (term) fatwa mendahului (term) hukum fikih? Mengapa seolah kehadiran mufti mendahului hâkim (syâri’), sehingga seolah, interaksi yang lebih dulu terjadi ialah interaksi antara mufti dan mustafti?

Jika kita mengacu pada QS. Yusuf: 41, keberadaan fatwa sebelum Islam terwujud dalam bentuk jawaban atas persoalan remeh-temeh yang melekat pada masyarakat. Dan dengan demikian, tidak elok rasanya jika kita hanya membatasi konteks fatwa di masa lalu hanya pada permasalahan hukum fikih saja. Fatwa di masa lalu mewujud sebagai respons atas segala macam pertanyaan yang ada. Pertanyaan sosial kemasyarakatan, ekonomi, budaya bahkan takwil mimpi sekalipun. Bertanya, mempertanyakan, mencari solusi dan juga jawaban merupakan manifestasi konteks fatwa di masa lalu. Maka fatwa di masa lalu memiliki cakupan yang sangat luas, setara dengan legislasi Islam itu sendiri. Dengan terminologi seperti ini, wajar jika seolah eksistensi fatwa mendahului eksistensi fikih.

Di era Nabi Muhammad Saw., persoalan fatwa (begitu juga hukum, qadlâ’ dan bentuk-bentuk ijtihad yang lain) syahdan berada di bawah naungannya. Hal ini tentu sangat wajar, mengingat nabi adalah pemegang otoritas hukum langit tertinggi di muka bumi. Tak ada alasan untuk tidak menyandarkan segala urusan kepada beliau. Ditambah dengan adanya problem yang terjadi di era awal Islam telah mendorong para sahabat untuk bertanya dan meminta solusi kepada beliau. Hal ini betul-betul membuat beliau menjadi pusat solusi dari segala permasalahan. Menariknya, dalam beberapa hal, Nabi bersabda; “Antum A’lamu Biumûri Dunyâkum.” Di sinilah terjadi sentuhan mesra antara fatwa dan hukum fikih. Di sini juga, terjadi interaksi timbal-balik antara hâkim dan mahkum ‘alaih, antara mufti dan mustafti, antara nabi dengan sahabat.

Sentuhan mesra itu berlanjut sampai ke era sahabat. Fatwa dan Hukum Fikih sudah menjalin hubungan interdependen. Konsekuensinya, fatwa sudah tidak bisa diartikan seluas dulu; era nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Kini, ia lahir dengan menggunakan pakaian fikih melalui teks keagamaan (al-Qur’an dan Sunah). Meminta fatwa sama artinya dengan kegiatan mencari solusi atas realitas yang terjadi di masyarakat (Af’âl al-Mukallafîn dalam konteks fikih). Menariknya, pada saat makna fatwa sudah melekat pada term hukum Islam, otoritas pemberi fatwa justru tidak lagi eksklusif di tangan nabi saja. Nabi sendiri yang mengindikasikan hal tersebut, beliau telah melatih kepekaan para sahabat atas teks-teks agama. Sebagaimana tercermin dalam jawaban Muadz bin Jabal ketika hendak diutus menjadi hakim di Yaman:

“Bagaimana caramu menetapkan hukum jika terjadi sebuah persoalan? Muadz menjawab, saya menetapkan hukum berdasarkan kitâbullâh. Nabi membalas pertanyaan, jika tidak kamu temukan di dalamnya? Muadz menjawab, maka (saya) merujuk pada Sunah Rasulullah. Nabi bertanya kembali, jika tidak kamu temukan di keduanya? Muadz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya…”

Potret hukum fikih dan fatwa di masa-masa awal Islam sudah mengejawantah sebagai ijtihad yang dilakukan secara spontan, melalui teks-otoritatif agama, tanpa adanya kaidah-kaidah yang baku. Hukum fikih, fatwa, ijtihad berkait-kelindan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Memperbincangkan fatwa sama dengan memperbincangkan hukum fikih, dan memperbincangkan hukum fikih sama dengan memperbincangkan ijtihad, begitu juga sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, persoalan kian meruyak, naluri kebahasaan dan kepekaan terhadap teks-teks agama makin pudar, dinamika sosial masyarakat berubah, akibatnya pemaknaan terhadap teks agama menjadi tidak karuan. Teks agama telah kehilangan fungsi yang semestinya; menjadi solusi di setiap problem. Dalam kondisi seperti ini, Imam Syafii menjadi sedikit orang yang sadar akan hal ini. Dengan al-Risalah-nya, ia mencoba meminimalisir kesalahan dalam interpretasi teks. Ia menuliskan metodologi ijtihad, kaidah-kaidah dalam berinteraksi dengan teks dan implementasinya. Sehingga di era ini juga, lahirlah para yuris yang kompeten dan kapabel (Kibâr al-Fuqahâ’) dalam persoalan fikih. Diskursus fikih mulai berkembang, ia dikodifikasikan, aturan-aturannya mulai terstruktur dan sistematis. Di titik ini, term fatwa, hukum fikih, dan ijtihad sedikit demi sedikit terurai, terpisah dan tidak mengintegrasikan satu sama dengan yang lain.

Bahkan di era setelahnya, ketika para yuris sepakat untuk menutup ruang ijtihad, hukum fikih dan fatwa benar-benar tidak mampu bersinergi. Mempersoalkan hukum fikih belum tentu mempersoalkan fatwa. Ruang lingkup fikih adalah perbuatan manusia secara universal, sedangkan ruang lingkup fatwa semakin terbatas pada implementasi fikih terhadap realitas. Maka, implikasi yang muncul di sini adalah dikotomi hukum; pertama, bersifat absolut (qath’îy), kedua, bersifat relatif (dzannîy). Hukum fikih dan fatwa yang pernah saling terkait, menjadi dua term yang sama sekali lain. Hukum fikih cenderung dimaknai statis, sedangkan fatwa cenderung sebaliknya, dimaknai dinamis.

Saya akan mengambil contoh yang paling sederhana. Dalam teks klasik (turâts) Mazhab Syafii, tertulis rukun wudu yang enam. Rukun wudu ini berlaku bagi seorang muslim secara universal ketika hendak melakukan ibadah. Akan tetapi, dalam kasus partikular tertentu, rukun tersebut menjadi tidak berlaku. Misalnya, bagi mereka yang hidup di iklim dingin. Dalam artian, mereka boleh bertayamum sebagai pengganti wudu. Dari sini kita bisa membedakan mana kecenderungan diskursus fikih dan fatwa. Keduanya mungkin merupakan produk hukum yang bersifat relatif. Akan tetapi jika ia memiliki identitas universal maka disebut fikih. Dan apabila beridentitas partikular, maka disebut fatwa. Dalam konteks kedokteran misalnya, seorang dokter tidak akan “langsung” memberi resep obat yang sama terhadap dua pasien yang berbeda, meskipun keduanya memiliki kondisi sakit yang sama. Apalagi, saat kondisi sakit yang dialami berbeda. Ia akan menanyakan dan mempertimbangkan kondisi masing-masing pasien, lagi-lagi, meskipun ia memiliki resep yang sama secara umum.

Dari pembacaan fatwa secara genealogi, kita bisa menyadari beberapa hal. Pertama, olah nalar untuk pengentasan problem kekinian hadir dan terwujud dalam term fatwa. Ia bersifat sangat fleksibel dan menjadi instrumen pembentuk dinamika sosial-agama di berbagai kondisi masyarakat. Kedua, eksistensi fatwa menandai adanya hubungan erat antara hukum Islam dan realitas, juga menjadi titik temu (meeting point) antar keduanya. Ketiga, dengan membaca fatwa secara genealogis, setidaknya kita sedang melakukan satu upaya agar tidak kembali terjebak dalam pemaknaan hukum yang sempit dan kaku. Suatu cara beragama yang saklek, konservatif, dan menganggap hukum Islam hanya itu-itu saja. Karena dengan menyadari identitas-partikular sebuah fatwa, seseorang idealnya akan memahami, bahwa ketika dinamika sosial bergerak sedikit saja, sudah selayaknya fatwa dituntut untuk menemukan wajahnya yang baru.

Facebook Comments
Bagikan konten: