Apa yang Selama Ini Mempengaruhi Moralitas Kita?

moralitas
Bagikan konten:

Setelah membaca kolom Widowati Tyas Utami di Tirto.id yang berjudul “Darurat Kejahatan Seksual di Kampus”, ada satu terminologi yang menarik perhatian saya, yang membuat saya berselancar di Google untuk mencari tahu lebih jauh mengenai kata itu. Istilah ini menarik buat saya karena, meski tulisan Widowati fokus pembicaraannya adalah pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia, rupanya juga relevan digunakan sebagai meta-analisis dalam membaca fenomena terkait moralitas yang bertalian erat dengan setiap sendi hidup masyarakat, sebagaimana bisa kita lihat dari berita-berita terbaru mengenai itu dari media. Alasan lain (yang sebenarnya paling utama) yang membuat saya tertarik yaitu: karena saya baru mengenal term ini, dan karenanya saya ingin mengupasnya lebih jauh.

Lewat penelusuran atas istilah itu, saya dihadapkan pada beberapa persoalan yang tidak kalah kompleksnya dalam kajian etika yang berkembang dalam pendidikan kita (mungkin ini masih klaim yang perlu pengujian lebih lanjut—di mana saya akan mencoba mendedahnya di sini), yang mendorong saya untuk membuat tulisan yang barangkali akan terkesan melebar ini. Tapi sebelum menilainya demikian, saya ingin mengatakan bahwa istilah yang saya bicarakan (dan belum saya sebut) ini tak ubahnya seperti gerbang awal dalam membaca relasi dunia pendidikan kita, silang sengkarut masalah sosial, dan pemecahan-pemecahannya yang selalu jangka pendek dan bersifat seperti tambal-sulam. Setidaknya itu yang amati selama ini.

Pertanyaan pemantiknya adalah, bahwa dari semua kabar yang heboh dan menjadi ‘viral’ belakangan ini, mengapa hampir semuanya bisa dikatakan merupakan kasus yang selalu berulang dan hanya berujung pada petuah moral yang klise: “kejadian ini patut menjadi cermin agar kita ke depan tidak melakukan hal serupa.” Dan segala kata-kata bijak serupa. Dan dalam waktu yang relatif singkat rupanya kejadian itu berulang lagi, masih dengan diakhiri petuah yang sama. Sebagai contoh awal, yang bertubi-tubi menerpa dunia intelektual kita adalah soal pendakuan prestasi akademik, setelah tahun lalu muncul Afi Nihayah kemudian baru-baru ini digemparkan kembali oleh Dwi Hartanto. Belum lagi drama pertarungan KPK versus DPR yang tak kunjung usai. Beberapa bulan lalu kita ‘dikagetkan’ dengan pembakaran manusia di Bekasi, dan seterusnya dan seterusnya. Daftar persoalan-persoalan moral itu jika ingin dibeberkan lebih banyak lagi.

Lantas tidak aneh jika saya bertanya: Di manakah peran pendidikan moral yang selama ini kita gaungkan sebagai keunggulan budaya masyarakat dunia timur yang mitosnya selalu memosisikan etika (kecerdasan moral) di atas logika (kecerdasan intelektual)? Apa yang menjadi sebab dari menguapnya ‘ajaran-ajaran kebajikan’ yang dicekoki pada anak-anak sekolah (juga pesantren) sehingga tak ada atsarnya ketika mereka tumbuh dewasa, bahkan seringkali moralitas itu berbalik 180 derajat ketika mereka memegang sebuah posisi di tengah-tengah masyarakat? Dan pertanyaan yang tak kalah pentingnya, seperti apakah tepatnya relasi antara ajaran etika dan kajian tentangnya yang berkembang di dunia pendidikan kita, dengan situasi kejiwaan yang nyatanya membentuk dan mendorong moralitas kita selama ini?

Sebagaimana dikatakan di atas, saya akan membawa perbincangan ini dari istilah yang membuat saya melakukan penelusuran mengenai hal ini.

Istilah itu adalah ‘Lisensi Moral’ (Moral Licensing)

Pada awalnya saya ragu ketika ingin mengangkat istilah ini dalam tulisan, karena boleh jadi istilah ini masih belum menjadi terminologi yang sudah baku dalam kajian keilmuan, sebagaimana istilah post-truth yang pernah saya singgung dalam tulisan beberapa waktu lalu. Ketika saya mencoba merujuk ke kamus Oxford online pun, saya tidak menemukan definisi dari istilah ini. Laman wikipedia berbahasa inggris juga memasukkannya dalam entri Self Licensing, belum menjadikannya satu entri tersendiri, karena memang keduanya memiliki maksud yang sama beserta istilah-istilah lainnya yang mempunyai implikasi yang mirip-mirip: moral self-licensing licensing effect, dan moral credentials. Namun begitu, dari beberapa jurnal dengan pembahasan serupa yang saya baca, istilah Moral License ternyata sudah lumrah digunakan oleh peneliti di bidang etika dan psikologi di Amerika sejak sekitaran 2001, bahkan marak dipakai dalam dunia marketing dalam riset terkait perilaku konsumen, maka lumrah jika saya menyebut tulisan ini sebagai meta-analisis.

Sebenarnya, jika memaknainya secara garis besar, term ‘Lisensi Moral’ ini bisa dianalogikan dengan kata yang sudah sering kita gunakan sehari-hari, yaitu pembenaran atau justifikasi, yang dalam hal ini memiliki maksud: pendasaran seseorang saat melakukan sesuatu—yang umumnya dipandang keliru pada suatu dalil (atau ajaran apapun) yang mempunyai nilai kebenaran atau kebaikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, umum dikenal aforisme Sahabat Ali Kaw. dalam mengomentari ekstrimisme paham Khawarij: “Kalam al-haq yurid bihi al-bathil” (perkataan benar namun ditujukan untuk hal yang salah).

Tapi ada hal-hal teknis yang membedakan kata ‘pembenaran’ yang sifatnya universal di atas dengan ‘lisensi moral’ ini, yang agaknya untuk mengetahui perbedaan teknis itu, perlu dikembalikan pada proses yang terjadi dalam ‘lisensi moral’ itu sendiri. Penggunaan kata ‘pembenaran’ atau justifikasi lebih pada persoalan ‘kebenaran’, sedang Lisensi Moral, sebagaimana dikutip dalam artikel A Meta-Analytic Review of Moral Licensing dalam buletin Personality and Social Psychology, proses ini terjadi ketika:

…people are under the threat that their next action might be (or appear to be) morally dubious, individuals can derive confidence from their past moral behavior, such that an impeccable track record increases their propensity to engage in otherwise suspect actions. (Merritt et al., 2010: 344)

Uraian gamblangnya, yaitu ketika seseorang menjadikan ‘kebaikan’ moralnya di masa lalu sebagai jejak rekam dan timbangan (kompensasi) untuk melakukan sesuatu yang secara moral buruk di masa kini. Kebaikan yang pernah ia lakukan dijadikan lisensi dan pembolehan ketika ia ingin melakukan keburukan, sebagai harga atau upah yang berhak ia terima atas kebaikannya itu. Dalam contoh yang digunakan oleh Widowati, seorang dosen yang merasa berjasa telah mengajar muridnya yang perempuan, menganggap ia berhak melakukan sesuatu yang ia inginkan terhadap perempuan itu, bahkan jika keinginannya berupa hasrat seksual. Beberapa contoh dari beberapa negara, termasuk di Amerika, dibeberkan, sebagai bentuk modus yang digunakan oleh pengajar kampus dalam aksi ‘abuse of power’nya.

Dalam kasus lain yang berkaitan dengan politik, lisensi moral ini digunakan oleh sebagian pemilih Trump sebagai justifikasi sikap politisnya agar tidak dianggap rasis, dengan pembuktian bahwa mereka memilih Obama pada saat pemilu 2009. Contoh lain yang menyangkut hukum, karena seseorang merasa sudah menjadi amil zakat, ia berhak atas sedikit harta yang diamanahkan kepadanya sebagai hadiah atas kerja keras, maka mengambil sedikit darinya, menurut orang tersebut, tidak dianggap sebagai tindak korupsi.

Lisensi moral ini, dalam perspektif psikologis, berangkat dari insting taksadar yang dimiliki manusia, yang tidak lepas dari keberadaannya sebagai homo economicus. Ketika moralitas diukur dengan pendekatan untung rugi, selalu ada penimbangan-penimbangan (equilibrium) yang menjadi papan skor guna menyeimbangkan dua sisi, baik-buruk dalam diri manusia. Maka, sebagaimana moral licensing, ketika manusia melakukan suatu keburukan, ada kecenderungan untuk mengimbanginya dengan perbuatan baik, di mana proses ini—dalam moral equilibrium ini—disebut moral compensation. Permisalan paling mudah tentu yang sering kita temui: saat seseorang pejabat melakukan korupsi, ada kecenderungan untuk ‘membersihkan’ hartanya dengan menyumbang amal, baik sesuai dogma agama, seperti sedekah/zakat maupun donasi yang sifatnya umum.

Singkatnya, ketiga hal ini: moral equilibrium, moral licensing dan moral compensation, saling berhubungan satu sama lain. Situs Ethics Unwrapped merangkumnya demikian:

Moral equilibrium is the idea that most people keep a running mental scoreboard where they compare their self-image as a good person with what they actually do.

When we do something inconsistent with our positive self-image, we naturally feel a deficit on the good side of our scoreboard. Then, we will often actively look for an opportunity to do something good to bring things back into equilibrium. This is called moral compensation.

Conversely, when we have done something honorable, we feel a surplus on the good side of our mental scoreboard. Then, we may then give ourselves permission not to live up to our own ethical standards. This is called moral licensing.

Dari paparan ini agaknya bisa ditelusuri mengapa seseorang yang ‘baik’—atau kongkretnya memahami etika, bisa secara tiba-tiba melakukan suatu yang buruk. Ungkapan lebih jauh barangkali adalah “seseorang yang mengerti moral, bahkan mengajar persoalan moralitas, cenderung lebih mudah menggunakan ‘moral lisensing’ dalam melakukan sesuatu yang bersifat amoral.”tentu saya tidak berani untuk menjadikan perkataan ini berlaku general. Lebih tepatnya, perkataan ini bisa digunakan dalam melihat kasus, di mana seseorang ‘moralis’ bisa berperilaku buruk.

Dalam pada ini, sangat menarik jika memperhatikan bahasa yang dipilih Daniel A. Effron, sebagai judul papernya, “Being Good Frees Us to Be Bad”. Akan selalu ada ‘godaan-godaan’ dalam benak seseorang setelah melakukan kebaikan yang meminta kompensasi atas kebaikannya itu, sehingga kita bisa memahami perilaku amoral yang tak jarang juga dilakukan oleh orang yang mengaku bermoral. Bahkan lebih dari itu, sebagaimana dicontohkan sebelumnya, terkadang para pengajar/pelajar moral cenderung kehilangan moralitasnya dibanding mereka yang tidak mempelajarinya secara konsisten. Bagaimana bisa terjadi hal yang kontradiktif semacam ini?

Untuk mengetahuinya, kita akan masuk pada dua model pendekatan—yang saya anggap relevan untuk diulas dalam tulisan ini—terhadap moralitas.

Moral Altruis dan Konsekuensial, Serta Hubungan Perilaku Etis dengan Kejiwaan

Dalam jurnal Association for Psychological Science vol. 20 tahun 2009, Sonya Sachdeva, Rumen Iliev, dan Douglas L. Medin memuat ‘penelitian bersama’ mereka dengan judul Sinning Saints and Saintly Sinners. Dalam artikel tersebut, dijelaskan soal paradoks yang mengungkungi regulasi moral—yang selalu berputar dalam benak manusia yang tak punya landasan altruistik, yang justru merupakan basis awal dari terbentuknya moralitas itu sendiri.

Dalam ajaran etika agama-agama—terutama tasawwuf dalam Islam, landasan utama dari moralitas adalah pieti dan empati yang asasnya adalah ‘ikhlas’. Sejalan dengan konsep etika ini adalah etika kebajikan Kantian yang menjadikan otonomi kehendak sebagai prinsip moralitas tertinggi. Menurut Kant ada ‘dua tuntutan suara hati’ seseorang melakukan kebaikan: (1) imperatif hipotesis, yakni dorongan untuk melakukan suatu tindakan hanya atas dasar pengandaian bahwa kita mau mencapai suatu tujuan tertentu, dan (2) imperatif kategoris, perintah atau tuntutan moral yang bersifat tidak bersyarat atau absolut.

Jelas bahwa konsep etika tertinggi menurut Kant adalah yang mengacu kepada ‘suara hati’ yang kedua. Berbeda dengan yang dianut oleh Utilitarianisme dan Konsekuensialisme, yang meskipun mendorong manusia memilih berbuat kebaikan secara sadar atas konsekwensi-konsekwensi tertentu, tapi tak jarang menggelincirkan perilaku pada suatu pamrih. Hal ini sebenarnya wajar jika dikembalikan pada lingkungan manusia yang selalu membawanya pada situasi pengaruh-mempengaruhi secara moral, yang disebut sebagai bounded ethicality. Bahkan dalam ajaran agama-agama sekalipun selalu ada konsep serupa ‘kompensasi’ yang ditawarkan Tuhan kepada manusia sebagai ganjaran atas perilaku baik. Dari Hindu kita mengenal doktrin Karma, lewat agama-agama langit kita mengetahui Surga-Neraka, dan lain sebagainya, di mana secara konsisten juga mewarnai perdebatan masalah moral dalam filsafat dengan berbagai mazhab etikanya.

Terlepas dari ajaran-ajaran etika berbagai mazhab itu, yang menarik dari perilaku moral adalah ia tidak bisa melepaskan diri dari dorongan psikis yang saling berbenturan dalam jiwa manusia. Dalam bahasa agama, selalu ada pertarungan sengit antara ‘malaikat’ dan ’iblis’, yang akan mengantar seseorang pada suatu aktifitas moral tertentu, baik atau buruk. Kondisi ini yang kemudian menjadi bahasan para ahli jiwa dalam analisis terkait perilaku moral. Menjadi terang bahwa hubungan etika dan psikologi tak bisa dihindari, namun ada ruang yang membedakan keduanya: wilayah etika lebih kepada apa baik dan buruk yang dilakukan manusia itu—dalam arti ia berkaitan dengan nilai, sedang psikologi lebih menekankan studinya pada apa yang berada di belakang tingkah laku tersebut, ia meneropong penyebab suatu perilaku. Dan di sini ‘Moral Licensing’ mendapatkan tempatnya dalam pembahasan etika deskriptif (psikologi etika).

Dalam artian, betapapun seorang menganut ajaran moral yang altruis, kondisi kejiwaan yang ada di belakangnya bisa dikaji dan dianalisis faktor pendorongnya, bukan untuk dinyatakan secara moral bahwa ‘altruisme’nya palsu, namun lebih kepada latar belakang yang membentuknya memilih menjadi seorang altruis. Bagaimanapun dalam kaitan tubuh-jiwa, laku fisik seseorang tidak pernah bisa disisihkan dari gerakan kesadaran maupun ketaksadarannya. Tubuh dan jiwa adalah satu padu. Dalam hal ini, saya sepakat dengan pandangan yang menolak dualisme tubuh-jiwa nya Descartes.

Maka bisa disimpulkan, dalam hal kaitan etika-psikologi ini, mau tidak mau memerlukan teori yang diusung oleh pendekatan Behaviourial Ethic.

Bagaimana pendekatan Behaviourial Ethic?

Singkatnya pendekatan ini, sebagaimana terdefinisi dalam Ethic Unwrapped adalah:

“…study of why people make the ethical and unethical decisions that they do. Its teachings arise from research in fields such as behavioral psychology, cognitive science, and evolutionary biology.

Moral memang ajaran nilai. Apapun mazhabnya, ajaran moral akan selalu bersinggungan dengan tata normatif, yang akan bersesuaian dengan ilmu-ilmu lain, namun pertimbangan penilaiannya selalu hadir pra atau paska-sains (ilmu). Hal ini karena ilmu etika sendiri, bisa didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang membimbing manusia bagaimana berperilaku baik—dengan mengenal apa-apa yang baik, serta memberi rambu-rambu agar tidak melakukan hal buruk—dengan menjabarkan keburukan itu sendiri. Sifat ilmu moral tidak deskriptif, ia bukan penjelasan mengenai pola perilaku manusia yang tanpa penilaian.

Persis karena itu perlu adanya pendekatan behaviourial ethic yang menjelaskan (khusus) secara deskriptif, menjelaskan latar belakang terjadinya suatu perilaku, menjabarkan apa yang berkecamuk dalam emosi manusia saat hendak melakukan sesuatu. Berbeda dengan ilmu etika tradisional—yang fokus pada ‘apa yang baik yang harus dilakukan’ dan bagaimana berperilaku baik, studi behaviourial ethic mempelajari ‘mengapa manusia melakukannya’. Argumennya adalah, kita akan lebih memahami motivasi laku etis kita ketimbang mempelajari filsafat etika nichomacieannya Aristoteles, umpamanya.

Studi ini mendasarkan teori-teorinya pada penelitian di mana tingkah laku manusia—pada titik tertentu—tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional. Kebanyakan pilihan etis berangklat dari intuisi dan perasaan, bukan setelah menganalisa keadaan. Dan ini sebabnya laku tidak etis yang sering kita dapati, secara tak sadar, dipengaruhi oleh bias internal, tekanan luar, bahkan faktor-faktor situasional yang tidak mereka sadari, sebagaimana telah dicontohkan di atas mengenai moral licensing. Maka pertanyaan yang ingin dijawab dari pendekatan ini adalah “mengapa, bahkan, seseorang yang punya tujuan baik, bisa memutuskan/melakukan sesuatu yang secara moral buruk?”

Tentu pendekatan yang seperti ini akan sangat mengharuskan interdisiplinari ilmu yang nantinya akan digunakan dalam mengukur dan memecahkan persoalan moral yang berada di sekitar kita. Kelebihan dari pandangan ini adalah, kita tidak langsung melihat suatu laku etis yang dianggap buruk (misalnya), lantas yang hanya bisa kita lakukan adalah menceramahi dan hanya menceramahi, tanpa memecahkan problem di belakang laku etis tersebut. Ini yang menjadi poin tulisan saya seperti yang telah saya ungkap di awal.

Memang pendekatan behaviourial ethic ini memiliki banyak varian dan bab yang digunakan untuk ‘menjelaskan’ secara deskriptif atas perilaku kita sehari-hari, dan di sini sangat tidak mungkin membahas itu semua. Boleh dikatakan apa yang sudah diurai hanyalah satu ruangan dalam sebuah bangunan besar, namun ruang kecil itu diharap dapat memberikan imaji suatu pemikiran yang ingin saya sampaikan. Kiranya dari paparan di atas, pembaca bisa memahami gambaran besarnya untuk kemudian kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan di awal, yang ingin didedah dalam tulisan saya kali ini.

Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Terkait Problem Moral di Sekitar Kita

Saya tidak hendak mendaku bahwa jawaban ini sebagai jawaban yang matang. Ini hanyalah sebentuk usaha karena—seperti beberapa kali saya katakan, saat menghadapi persoalan moral kita hanya terpaku pada ‘ceramah’ tak habis-habis, yang masuk kuping kanan dan keluar di kuping kiri. Seperti mirisnya bagaimana pelajaran PPKN (begitu pelajaran moral ketika saya SD disebut) di mana kita diharuskan begini dan begitu, ada ujian tulisnya yang kita harus menjawab dengan menjawab titik-titik (juga pilihan ganda), namun tak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari.

Terkait dengan peran pendidikan moral, seperti pernah disampaikan oleh Karlina Laksono Supelli dalam ceramahnya di Goethe Institute pada suatu acara setahun silam, keterpisahan antara moralitas dan intelektualitas dalam dunia pendidikan kita adalah karena dua hal itu diberi perlakuan yang berbeda dan tak ada integrasi antar keduanya. Tak ada hubungan etis antara pelajaran fisika, matematika, ilmu-ilmu sosial dengan perasaan sebagai warga negara. Intelektual melulu persoalan otak. Sedang moral urusan agama. tak pernah ada latihan untuk mencari relasi di mana hubungan antar ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah. Lebih jauh, sebagai tambahan dari saya, adanya pemisahan sekolah umum dan sekolah agama adalah bukti bahwa meskipun kita selalu mengelu-elukan agama dan katanya menolak sekularisme—katakanlah demikian, namun pada faktanya kita selalu membedakan hubungan etika (ajaran moral) dan logika (ilmu pengetahuan umum) yang justru menjadikan kita sebagai pemeluk ‘sekular’ dalam artinya yang buruk. Padahal dari uraian pendekatan Behaviourial Ethic sudah jelas bahwa persoalan moral selalu berkaitan dengan problematika manusia dan sosial yang tak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan. Meski bisa diperdebatkan, ujaran Marx bahwa basis (ekonomi) menentukan suprastuktur (kebudayaan) sebenarnya sangat relevan dijadikan pisau analisa atas terjadinya ketimpangan sosial yang merisaukan masyarakat yang selanjutnya membawa mereka pada kejatuhan moral seperti bisa kita lihat di depan mata.

Berita-berita sumir yang belakangan kita dengar—yang sebenarnya adalah problem yang sering kita temuia entah sejak kapan, seperti dalam lingkup dunia pendidikan: masalah plagiasi, pendakuan prestasi akademik, jual-beli ijazah, juga minimnya moralitas jurnalisme kita hari ini, sesuai dengan uraian di atas, berlangsung karena kurangnya analisis behaviourial ethic dalam melihat latar belakang dan faktor-faktor terjadinya peristiwa-peristiwa memalukan itu. Meminjam bahasa Ushul Fiqh, tak ada upaya Saddu Dara’i, atau menutup jalan, agar kejadian ini tidak berulang—yang pendasaran pemecahannya berangkat dari analisis yang holistik atas situasi yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Simpelnya, kita hanya selalu mengobati.

Jawaban sama sebenarnya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua, mengapa pelajaran moral tak memiliki pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Namun jika boleh menambahkan, karena agama kehilangan ruh moralitasnya. Ajaran agama lebih sering disempitkan pada persoalan identitas, ritual, bahkan tak jarang sebagian orang hanya menjadikannya sebagai hiburan, juga candu—seperti bisa kita lihat dari acara-acara di televisi. Terlalu banyak kiranya jika contoh dalam hal ini disebutkan. Saya kira pembaca juga sudah mengetahuinya.

Bukan lantas dengan ini saya mengatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pakar etika dan agama tak ada gunanya. Tapi lebih sering, sekali lagi, dalam mendekati persoalan moralitas, pertama-tama langsung menyasar pada perilaku, dan jarang menganalisa situasi yang membentuk perilaku tersebut. Akhirnya ujaran-ujaran kebajikan hampir selalu menguap dan tak membekas dalam kehidupan. Dan ironisnya, dalam hal lain, di mana moralitas seharusnya menjadi pengendali dari terjadinya konflik, ajaran etika dan agama justru muncul dengan sisinya yang garang, bahkan binal, seperti biasa kita temui lewat adu mulut di media sosial, juga beberapa model demonstrasi yang, jangankan digerakkan secara moral, secara intelektual pun sangat rapuh, asasnya hanya jargon yang sudah dilepaskan dari nilai etisnya.

Kemudian, mengenai pertanyaan terakhir pada dasarnya sudah terjawab dengan uraian yang saya paparkan di atas. Bahwa relasi moralitas dengan pergualatan batin dalam diri manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Hubungan keduanya adalah hubungan timbal balik, yang dalam memahaminya bisa didekati lewat studi Behaviourial Ethic.

Catatan Penutup

Suatu waktu Socrates pernah berkata “Hidup yang tak terevaluasi adalah hidup yang tak berarti.” Sebagai penutup saya kira frase Socrates tersebut mempunyai signifikansinya dalam persoalan moral kita sehari-hari, karena betapapun manusia ingin melakukan usah kebaikan, tapi tak pernah terlepas dari ‘kepentingan’ pribadi yang selalu mengusik hati dan membelokkan kecenderungan baik itu, dan tak jarang laku kebajikan—karena tak terevaluasi, justru malah menjadikan perilaku baik itu secara moral menjadi keliru dan malah merusak hidup yang lain. Contoh yang mungkin membuat galau adalah, ketika seseorang yang hidup di daerah gersang, lalu menemukan satu-satunya tanaman yang masih bisa berkembang kemudian menanamnya di pekarangan miliknya, dan dalam merawatnya ia menggunakan sumber air satu-satunya di daerah itu.

Pertanyaan-pertanyaan yang memantik jawaban yang tidak mudah ini bisa digunakan dalam mengukur kebajikan moral kita selama ini. Seperti soal-soal jenaka yang diulas dalam buku kokologi yang diulas dalam tulisan kawan Umar. Dan untuk melatih fisik dan batin kita—karena bagaimanapun perilaku moral dibentuk oleh latihan. Mempelajari dan menyadari suatu kebaikan tidak mesti membawa orang pada perilaku baik. Dan untuk melatih itu, kita bisa membuka-buka ajaran Stoikisme, Sufi, dan… Malamatiyah barangkali (?)

Daftar Bacaan

Anna C. Merritt, Daniel A. Effron, and Benoıˆt Monin, Moral Self-Licensing: When Being Good Frees Us to Be Bad, Social and Personality Psychology Compass 4/5 (2010) (pdf).

Anne Joosten, Marius van Dijke, Alain Van Hiel, David De Cremer, Feel Good, Do-Good!? On Consistency and Compensation in Moral Self-Regulation, Springer Journal Oktober 2012 (pdf).

Backing Obama Gives Some Voters License to Favor Whites Over Blacks, Study Shows, 2 Maret 2009, diakses 11 Oktober 2017.

Effron, Daniel A., Beyond “Being Good Frees Us to Be Bad”: Moral Self-Licensing and the Fabrication of Moral Credentials, Cambridge, UK: Cambridge University Press (pdf).

Ethic Unwrapped.

Scott, Gavin, Moral Compensation, Artikel Harvard Moral Crimson, Maret 11, 1959, diakses 11 Oktober 2017.

Hendricks, Scotty, Moral Licensing, and Why It’s So Hard to Be a Saint, 21 Juli 2017, diakses 11 Oktober 2017.

Irene Blanken, Niels van de Ven, and Marcel Zeelenberg, A Meta-Analytic Review of Moral Licensing, Personality and Social Psychology Bulletin 12 Agustus 2014 (pdf)

Laksono Supelli, Karlina, Berpikir dan Bertindak Masuk Akal, Youtube, 5 September 2016, diakses 11 Oktober 2017 (video).

Llewellyn Reeves, David, Moral Licensing and Cleansing Theory: A Study in Decision-Making, Morality and Interaction, Thesis submitted for the degree of Master of Philosophy at the Australian National University, Mei 2016 (pdf).

Philipp Simbrunner, Bodo B. Schlegelmilch, Moral licensing: a Culture-moderated Meta-analysis, Springer Journal Desember 2016  (pdf).

Sonya Sachdeva, Rumen Iliev, and Douglas L. Medin, Sinning Saints and Saintly Sinners; The Paradox of Moral Self-Regulation, Association for Psychological Science, Vol. 20 no. 4 2009 (pdf).

The “Moral Licensing” effect, diakses 11 Oktober 2017.

Tyas Utami, Widowati, Darurat Kejahatan Seksual di Kampus Kolom Tirto.id, 10 Oktober 2017, diakses 11 Oktober 2017.

__________, Utilitarianisme, Wikipedia, diakses 11 Oktober 2017.

__________, Consequentialism, Wikipedia, diakses 11 Oktober 2017.

__________, Etika Kantian, Dialektika Aku dan Pikiran, 26 September 2014, diakses 11 Oktober 2017.

Facebook Comments
Bagikan konten: